Jurnalmediapublik.com, Bekasi– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menyatakan komitmen penuh untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah menyusul diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pemkab Bekasi menegaskan menerima Opini Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer) dari BPK sebagai momentum evaluasi dan koreksi total guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dalam hasil pemeriksaannya, auditor BPK menyampaikan bahwa opini disclaimer tersebut merupakan dampak langsung dari proses hukum kasus ijon proyek yang saat ini tengah bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung. Selain itu, terdapat sejumlah catatan lain yang harus segera diperbaiki dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat sekaligus langkah mitigasi cepat, Pemkab Bekasi di bawah kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja telah menyiapkan sejumlah langkah strategis.
Langkah pertama adalah bersikap kooperatif terhadap proses hukum dengan mendukung penuh penuntasan perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Tipikor Bandung serta menjamin transparansi informasi yang dibutuhkan aparat penegak hukum.
Selanjutnya, Pemkab Bekasi akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengadaan barang dan jasa pada seluruh paket proyek APBD maupun APBD Perubahan. Langkah ini ditempuh untuk memutus mata rantai praktik transaksional atau sistem ijon proyek (proforma pengadaan).
Selain itu, pemerintah daerah juga akan memperkuat koordinasi dan pendampingan bersama BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam menyusun rencana aksi (action plan) perbaikan tata kelola keuangan daerah sekaligus memulihkan validitas pencatatan aset daerah.
“Kami menghormati keputusan BPK RI. Opini ini merupakan konsekuensi dari situasi hukum yang sedang kami hadapi,” kata Plt Bupati Bekasi, Selasa (30/6/2026).
Asep Surya Atmaja menegaskan bahwa reformasi birokrasi menjadi prioritas utama pemerintah daerah saat ini. Menurutnya, upaya tersebut bertujuan mengembalikan kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Bekasi tetap berjalan secara optimal.
“Pemkab Bekasi berkomitmen bahwa setiap progres perbaikan sistem tata kelola keuangan ini dapat diketahui publik demi menjaga keterbukaan informasi,” tandasnya.
Melalui serangkaian langkah tersebut, Pemkab Bekasi berharap proses pembenahan tata kelola keuangan dapat berjalan secara menyeluruh, memperkuat integritas birokrasi, serta menjadi pijakan dalam membangun pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di masa mendatang.
(Herlan)
