Jurnalmediapublik.com, MUSI RAWAS UTARA – Jurnal Media Publik.Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, kembali menegaskan komitmennya untuk menyusun rencana pembangunan yang tepat sasaran, terukur, dan bermanfaat luas bagi masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027.
Kegiatan yang digelar di Gedung Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muratara, Senin (06/04/2026) ini mengusung tema “Akselerasi Pembangunan dan Konektivitas Infrastruktur serta Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional”.
Forum strategis ini menjadi wadah penting untuk menyatukan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun petunjuk dari pemerintah pusat. Acara berlangsung khidmat dan dihadiri oleh Wakil Bupati Muratara, H. Junius Wahyudi, Ketua DPRD Muratara Devi Arianto beserta anggota dewan, Kapolres Muratara AKBP Rendy Surya Aditama, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala desa, hingga perwakilan Bank Sumsel Babel.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Junius Wahyudi menyampaikan bahwa pelaksanaan Musrenbang tahun ini memiliki perbedaan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebagai bentuk penyesuaian terhadap arahan Pemerintah Pusat terkait kapasitas peserta agar lebih efisien dan hemat, namun tetap tepat sasaran.
“Pelaksanaan Musrenbang tahun ini mengikuti petunjuk dari Presiden RI, dengan pengaturan jumlah undangan yang berbeda dari biasanya. Namun, hal ini sama sekali tidak mengurangi makna dan tujuan utama dari perencanaan pembangunan yang kita susun bersama demi kemajuan daerah,” ujarnya.
Prioritas Anggaran dan Program Unggulan
Junius menegaskan bahwa dalam menyusun rencana pembangunan 2027, pemerintah sangat mengutamakan skala prioritas yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran, tanpa melupakan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar.
“Seluruh usulan dari desa dan kelurahan akan kita perhatikan, dikaji, dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran serta kebutuhan prioritas daerah yang telah disusun Bappeda,” tambahnya.
Pemerintah daerah juga menaruh perhatian besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal. Dua program unggulan, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan Koperasi Merah Putih, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan angka kemiskinan.
Di bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Junius menyampaikan rasa bangganya karena kualitas tenaga kerja asal Muratara kini dinilai telah meningkat signifikan dan mampu bersaing dengan tenaga kerja luar daerah. Meski demikian, ia mengakui tantangan masih ada, terutama terkait pemerataan infrastruktur, seperti kondisi akses jalan di Kecamatan Ulu Rawas dan pembangunan jembatan penghubung di Desa Sukamenang yang masih memerlukan perhatian serius.
Selain mengandalkan APBD, Pemerintah Kabupaten Muratara juga berharap perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut dapat lebih aktif menyalurkan dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) untuk mendukung pembangunan daerah.
Reformasi Birokrasi dan Sinergitas
Sebagai penutup, Junius menegaskan komitmen untuk terus memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, tepat, dan profesional.
“Musrenbang ini bukan sekadar agenda rutin tahunan, tetapi forum strategis untuk memastikan setiap program tepat sasaran dan manfaatnya terasa dalam jangka panjang. Sinergitas antara pemerintah daerah, kecamatan, hingga desa menjadi kunci utama,” tegasnya.
Ia berharap hasil Musrenbang RKPD 2027 ini menjadi fondasi kokoh mendorong Muratara menjadi daerah yang lebih mandiri dan sejahtera, di mana manfaat pembangunan benar-benar terasa hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.
DPRD: Pokir Adalah Suara Masyarakat
Sementara itu, Ketua DPRD Muratara, Devi Arianto, menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran (pokir) yang disampaikan legislatif merupakan cerminan langsung aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, ia menekankan agar program pembangunan ke depan benar-benar berpihak pada kepentingan warga.
“Pokok-pokok pikiran yang kami sampaikan adalah suara asli dari masyarakat. Oleh sebab itu, hal ini harus menjadi prioritas utama agar pembangunan tidak hanya berjalan, tetapi manfaatnya dirasakan langsung,” tegas Devi.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya perencanaan yang terukur, merata, dan berkelanjutan, khususnya pada sektor infrastruktur, penguatan ekonomi, serta pelayanan publik yang semakin profesional. (Feri)
