Jurnalmediapublik.com, Tanjung Jabung Barat — DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyepakati tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Rapat Paripurna Keempat, Senin (2/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat, Hamdani, S.E., didampingi Wakil Bupati Dr. H. Katamso, S.A., S.E., M.E.
Tiga Ranperda yang disetujui meliputi penyelenggaraan ketahanan pangan daerah, perubahan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta perubahan Perda tentang Pemerintahan Desa.
Dalam penyampaian laporan hasil pembahasan, perwakilan Pansus I, Dedy Irawan, S.H., menjelaskan bahwa pembahasan Ranperda ketahanan pangan mencakup sejumlah penyempurnaan, mulai dari dasar hukum, pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah, mekanisme penyaluran bantuan pangan, hingga kerja sama dengan BUMN, BUMD dan pihak swasta.
Sementara itu, perwakilan Pansus III, H. Asek, memaparkan hasil pembahasan terhadap dua Ranperda lainnya. Penyempurnaan tersebut meliputi mekanisme pemilihan kepala desa, kewenangan dan masa jabatan perangkat desa, pengaturan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan penyertaan modal desa.
Setelah seluruh laporan panitia khusus disampaikan, anggota DPRD menyatakan persetujuan terhadap ketiga Ranperda tersebut. Keputusan kemudian disahkan melalui ketukan palu pimpinan rapat dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.
Dalam pendapat akhir Bupati yang disampaikan Wakil Bupati Katamso, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas dukungan dan kerja sama selama proses pembahasan hingga tercapainya kesepakatan terhadap ketiga regulasi tersebut.
Katamso berharap, setelah seluruh tahapan sesuai ketentuan perundang-undangan terpenuhi, ketiga Perda tersebut dapat segera diundangkan dan diterapkan.
Menurutnya, keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan, mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah terkait agar mulai mempersiapkan aturan teknis dan sosialisasi sehingga implementasi ketiga Perda dapat berjalan secara optimal. (Hen)
