Jurnalmediapublik, Palembang – Pemerintah Kota Palembang terusan berupaya memaksimalkan potensi pajak daerah menjelang tutup tahun anggaran 2025. Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang, pemerintah menggelar Rapat Kerja Koordinasi dan Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan PBB, dilaksanakan Ruang Rapat Gending
Sriwijaya Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang Jaln Merdeka Nomor 21 Palembang.
“Rapat tersebut dihadiri para camat, lurah, dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah terkait, dengan fokus pada strategi percepatan realisasi Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari sektor PBB,Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasyim, dalam sambutannya menekankan pentingnya komitmen bersama dan semangat gotong royong seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mendukung target PAD,rabu (12/11/2025).
“yang diwawancarai oleh awak media Kita harus terus mengevaluasi,membuat terobosan, dan bekerja dengan ikhlas. Jika tidak ada komitmen bersama untuk membangun Palembang, maka visi dan misi RDPS tidak akan terwujud,Berdasarkan data Bapenda, jumlah wajib pajak di Kota Palembang mencapai 374.826 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPT), dengan target realisasi PAD dari sektor PBB sebesar Rp264 miliar.
“Hingga awal November 2025, capaian tersebut masih membutuhkan percepatan. Sekda Aprizal menyebut, waktu efektif sekitar 40 hari kerja ke depan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh seluruh aparat pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan,Kita masih punya waktu sekitar 40 hari untuk mengejar target ini. Dengan strategi yang tepat, seperti program pemutihan, saya optimistis target bisa tercapai.
“Ia juga meminta seluruh camat dan lurah untuk tidak hanya fokus pada administrasi, melainkan aktif turun ke lapangan memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat wajib pajak,Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Palembang, Marhaen, SH, M.Si, melaporkan bahwa hingga 11 November 2025, realisasi pajak daerah sudah mencapai 72,55 persen atau Rp1,3 triliun dari target Rp1,8 triliun.
“Dari 14 jenis pajak daerah, PBB tercatat sebagai penyumbang terbesar dengan capaian 74,57 persen atau Rp246 miliar,Kami optimis dalam dua bulan terakhir target ini bisa terkejar. Program penghapusan denda atau pemutihan yang kami jalankan sangat membantu masyarakat.
“Program pemutihan pajak daerah yang sedang dijalankan menjadi salah satu langkah strategis Bapenda untuk mempercepat capaian PAD.
Program ini meliputi :
-penghapusan pokok dan denda PBB tahun 2002–2019 hingga 100 persen, dan
-Potongan 50 persen untuk PBB tahun 2020–2024, dengan syarat wajib pajak telah melunasi pembayaran PBB tahun 2025.
“Kebijakan pemutihan ini berlaku hingga 30 Desember 2025 dan mendapat respons positif dari masyarakat karena memberikan keringanan signifikan bagi wajib pajak yang tertunggak lama,menegaskan, tujuan utama pemutihan bukan semata-mata meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, tetapi juga membangun kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat secara berkelanjutan.
“Dengan adanya keringanan, masyarakat tidak merasa terbebani. Ini adalah bagian dari pelayanan publik yang humanis,Sekda menekankan bahwa keberhasilan dalam mencapai target pajak bukan hanya capaian angka, tetapi menjadi ukuran kemandirian fiskal daerah,Menurutnya, semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka semakin kuat pula kemampuan Palembang membiayai pembangunan tanpa ketergantungan pada dana transfer pusat.
“Pajak adalah tulang punggung pembangunan daerah. Karena itu, sinergi antara Bapenda, OPD, camat, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal,juga mengingatkan agar semangat kolektif tersebut tidak hanya berhenti di akhir tahun anggaran. Pemerintah harus terus mencari inovasi sumber pendapatan baru, seperti pajak digital, retribusi berbasis layanan elektronik, serta integrasi data kependudukan dengan sistem perpajakan daerah.
“Dengan strategi dan sinergi lintas sektor, Pemkot Palembang optimistis dapat mencapai target PAD tahun 2025 sesuai rencana,Dengan berbagai strategi tersebut, kami berharap sinergi dan semangat bersama dapat mewujudkan kemandirian fiskal dan pembangunan kota yang lebih maju,Melalui rapat kerja ini, Pemerintah Kota Palembang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem perpajakan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(red)
