Jurnalmediapublik.com, Lampung – Pemanfaatan lahan hutan register atau kawasan hutan negara tidak dapat dilakukan secara bebas oleh masyarakat. Pemerintah telah menetapkan aturan resmi yang mengatur mekanisme pemanfaatan kawasan tersebut melalui sejumlah skema yang bertujuan menjaga kelestarian hutan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Kehutanan, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kehutanan, serta skema Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTPKH).
Masyarakat yang ingin memanfaatkan kawasan hutan diwajibkan mengikuti mekanisme resmi, di antaranya melalui program Perhutanan Sosial, yang memberikan izin pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan, maupun kemitraan kehutanan. Selain itu, bagi masyarakat yang telah lama menggarap lahan, tersedia skema PPTPKH atau Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dengan syarat-syarat tertentu.
Bagi penggarap eksisting, pemerintah juga mengatur kewajiban administratif serta denda sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa lahan register tetap berstatus sebagai aset milik negara. Masyarakat hanya memperoleh hak akses atau izin pengelolaan, bukan hak milik pribadi maupun Sertifikat Hak Milik (SHM).
Adapun penguasaan lahan oleh perseorangan dibatasi maksimal seluas 5 hektare, telah dikuasai secara terus-menerus paling sedikit lima tahun sebelum ketentuan undang-undang berlaku, serta tidak berada dalam status sengketa.
Pemberian izin maupun pola penyelesaian juga disesuaikan dengan fungsi kawasan hutan, baik hutan produksi, hutan lindung, maupun hutan konservasi. Untuk kawasan hutan lindung dan konservasi, berlaku pembatasan yang sangat ketat dan tidak diperkenankan adanya aktivitas yang berpotensi merusak kelestarian hutan.
Pemerintah berharap masyarakat dapat memahami ketentuan tersebut sehingga pemanfaatan kawasan hutan dapat berjalan secara legal, berkelanjutan, serta tetap menjaga fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan dan aset negara.
(Liyun)
