Jurnalmediapublik.com, Jakarta – Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap 15 orang yang diduga terlibat dalam jaringan tindak pidana terorisme di enam provinsi di Indonesia. Penangkapan tersebut menyasar sejumlah kelompok, yakni Negara Islam Indonesia (NII), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), serta kelompok Anshor Daulah (AD) yang terafiliasi dengan ISIS.
Operasi penindakan berlangsung selama enam hari, mulai 13 hingga 18 November 2026, di Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Beberapa tersangka yang diamankan diketahui merupakan mantan narapidana terorisme (eks napiter).
Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Mayndra Eka Wardhana, menjelaskan bahwa penegakan hukum tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian mencegah berkembangnya jaringan terorisme, termasuk aktivitas penyebaran propaganda, perekrutan anggota, penggalangan dana, hingga pelatihan terkait tindak pidana terorisme.
“Penegakan hukum ini merupakan bagian dari upaya Densus 88 AT Polri dalam mencegah berkembangnya jaringan terorisme, termasuk aktivitas propaganda, perekrutan, penggalangan dana, hingga pelatihan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme,” kata Mayndra melalui keterangannya, Rabu (18/11/2026).
Operasi diawali pada 13 November 2026 dengan penangkapan seorang tersangka berinisial MRZ (45) di Kota Padang, Sumatera Barat. Pada hari yang sama, petugas juga mengamankan tiga tersangka di Provinsi Riau, masing-masing berinisial RB (43), AHD (52), dan MNZ (41). Ketiganya ditangkap di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar.
Penindakan kemudian berlanjut pada 17 November 2026 di Provinsi Aceh. Tiga tersangka berinisial HN (66), JN (51), dan HB (54) ditangkap di Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Besar, serta Kota Banda Aceh.
Pada tanggal yang sama, Densus 88 menangkap tiga tersangka lainnya di Jawa Barat. Mereka masing-masing berinisial HRW (40), TKD (40), dan NM (24), yang diamankan di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Indramayu. Sementara itu, di Nusa Tenggara Barat, seorang tersangka berinisial EA (38) ditangkap di Kota Bima.
Adapun di Jawa Tengah, Densus 88 meringkus empat tersangka yang terafiliasi dengan jaringan kelompok Anshor Daulah (AD) Solo. Keempatnya masing-masing berinisial SO (33), AJ (35), MO (50), dan IB (57).
Penangkapan dilakukan pada 17 November 2026 di Kabupaten Sukoharjo, kemudian berlanjut pada 18 November 2026 di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Pekalongan.
Diduga Berperan dalam Propaganda hingga Perekrutan
Mayndra mengungkapkan, hasil penyelidikan dan penyidikan menunjukkan bahwa para tersangka memiliki peran beragam dalam jaringan kelompok terorisme. Mereka diduga terlibat dalam penyebaran propaganda ideologi ekstrem, perekrutan anggota dari tengah masyarakat, penggalangan dana untuk mendukung kegiatan kelompok, hingga penyelenggaraan pelatihan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.
“Dari hasil penyelidikan, ditemukan berbagai peran dan aktivitas para tersangka dalam jaringan kelompok terorisme. Penyidik juga masih mendalami keterkaitan masing-masing tersangka, termasuk terhadap jaringan maupun pihak lain yang berpotensi terlibat,” jelasnya.
Saat ini, penyidik Densus 88 Antiteror Polri masih melengkapi alat bukti serta menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain dalam jaringan tersebut.
Di sisi lain, Densus 88 mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran paham radikal dan propaganda kelompok terorisme, khususnya yang beredar melalui ruang digital dan media sosial.
Masyarakat diminta membentengi diri dari provokasi, manipulasi informasi, serta narasi ekstrem yang berpotensi mendorong seseorang terlibat dalam aksi terorisme.
Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada anak-anak dan remaja yang dinilai rentan menjadi sasaran propaganda serta proses radikalisasi melalui penggunaan gawai dan berbagai platform digital.
“Peran keluarga dan lingkungan sangat penting dalam mencegah proses radikalisasi. Kami mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan segera melaporkan kepada aparat keamanan apabila menemukan indikasi aktivitas mencurigakan yang mengarah pada tindak pidana terorisme,” pungkas Mayndra. (Lan)







