Jurnalmediapublik.com, Bandar Lampung – Transformasi digital dalam sistem Pemasyarakatan terus diperkuat. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Lampung menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema Transformasi Kebijakan Digitalisasi Pemasaran Hasil Produk Warga Binaan Melalui Marketplace pada Jumat, 13 Februari 2026, bertempat di Aula Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Lampung, Jalu Yuswa Panjang, dan dihadiri oleh para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se-Lampung, mulai dari Rutan, Lapas hingga Bapas. Forum diskusi ini menjadi ruang strategis untuk merumuskan langkah konkret dalam memperluas pemasaran produk hasil karya Warga Binaan melalui platform marketplace.
Digitalisasi pemasaran dinilai sebagai kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Produk-produk unggulan hasil pembinaan memiliki kualitas dan nilai ekonomis yang kompetitif, sehingga perlu didorong agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas secara profesional, transparan, dan berkelanjutan. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan program kemandirian serta implementasi ekonomi inklusif di lingkungan Pemasyarakatan.
Dalam sambutannya, Jalu Yuswa Panjang menegaskan bahwa transformasi digital merupakan langkah strategis yang harus direspons secara progresif oleh seluruh jajaran.
“Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Produk karya Warga Binaan harus mampu menembus pasar yang lebih luas melalui marketplace yang profesional dan akuntabel. Ini bukan hanya tentang peningkatan penjualan, tetapi tentang membangun kepercayaan publik serta membuka peluang ekonomi yang inklusif bagi mereka yang sedang menjalani proses pembinaan.”
Diskusi berlangsung dinamis dengan pemaparan konsep kebijakan digitalisasi, berbagi praktik baik antar satuan kerja, serta perumusan strategi implementasi yang terintegrasi. Fokus pembahasan meliputi penguatan kualitas produk, standardisasi pengemasan, strategi branding, hingga mekanisme distribusi dan pelaporan yang transparan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang solid antar-Unit Pelaksana Teknis dalam mengoptimalkan pemasaran digital, sehingga program kemandirian benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan keterampilan, produktivitas, dan kesiapan reintegrasi sosial Warga Binaan ke tengah masyarakat. (Humas/Herlan)
