Jurnalmediapublik.com, Bandar Lampung – Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menegaskan bahwa dugaan bullying yang menyebabkan siswi SMP Negeri 13 Bandar Lampung, Gina Dwi Sartika, keluar dari sekolah tidak benar terjadi saat ini, melainkan telah berlangsung dua tahun lalu.
Tim dari Dinas PPPA bersama jajaran pemerintah daerah mendatangi kediaman Gina di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, pada Rabu, 22 Oktober 2025, untuk menindaklanjuti video viral yang beredar di media sosial.
“Gina selama ini selalu kami dampingi, Gina sering main di pusat perbelanjaan. Waktu itu ada masalah lain, tapi sudah diselesaikan,” ujar Maryamah, Kepala Dinas PPPA Kota Bandar Lampung.
Maryamah juga menjelaskan bahwa dua tahun lalu, pihaknya telah menawarkan agar Gina dapat melanjutkan sekolah, namun tawaran itu ditolak dengan alasan ingin mondok.
“Dulu juga Gina kita tawarkan untuk melanjutkan sekolah tapi menolak dengan alasan ingin mondok,” tambah Maryamah.
Sementara itu, Camat Kemiling, Andi Syaputra Kesuma, yang turut hadir dalam peninjauan tersebut mengatakan bahwa pihaknya telah memverifikasi informasi yang beredar dan memastikan bahwa Gina tidak dikeluarkan oleh pihak sekolah.
“Setelah dicek ternyata bukan dikeluarkan, tapi mengundurkan diri tahun 2023. Alasannya dia mau ikut adiknya di pondok,” jelas Andi Syaputra Kesuma.
Andi menegaskan bahwa pemerintah akan membantu proses administrasi agar Gina dapat kembali melanjutkan pendidikan melalui jalur kesetaraan.
“Kita memastikan bahwa dia sekolah, kejar paket B. Pemerintah bantu administrasi,” tutup Andi.
Sementara itu, Wakil Kepala SMPN 13 Bandar Lampung, Abdul Rohman, juga membantah bahwa pihak sekolah pernah mengeluarkan Gina.
“Gina ke luar sekolah dengan alasan ingin masuk pondok,” ujar Abdul Rohman.
Dengan demikian, video viral yang menuding adanya kasus bullying hingga menyebabkan siswa dikeluarkan tidak sepenuhnya benar. Pemerintah dan pihak sekolah menegaskan komitmennya untuk memastikan hak pendidikan setiap anak tetap terjamin serta mengedepankan perlindungan anak di lingkungan sekolah.
(Herlan)
